Opini • 18 Aug 2023

Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli

literasihukum.com/proporsional-tertutup-dan-terbuka

…al tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia

literasihukum.com/risiko-perubahan-konstitusi-otokratik-indonesia-studi-kasus-hungaria

Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 17 Jul 2025

Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi

literasihukum.com/jebakan-populisme-dan-negara-hukum

Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh

Opini • 29 Jul 2024

17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan

literasihukum.com/17-tahun-aksi-kamisan-aksi-kemanusiaan-yang-terus-menanti-datangnya-keadilan

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Opini • 25 Mar 2024

Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?

literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 10 Jun 2023

Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital

literasihukum.com/kelompok-kepentingandemokrasidigital

Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...

Opini • 19 Jun 2025

Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi

literasihukum.com/usulan-pemakzulan-wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka-antara-hukum-politik-dan-etika-demokrasi

…i membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Opini • 08 Nov 2025

Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat

literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat

Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.