Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
…i Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
Pencarian
“pers”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
…Kabupaten Wajo Nomor 191 Tahun 2019 tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
…masa depan demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024. 1. Pendahuluan: Demokrasi Pancasila di Persimpangan Jalan? Sebuah pertanyaan fundamental menggema dalam ruang publik dan diskursus akademis Indonesia kontemporer: "Apakah Indonesia Saat Ini…
UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kembali ke marwahnya sebagai benteng terakhir mela...
KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi dalam Konferensi Pers, Sesuai KUHAP Baru
KPK menyatakan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menekankan asas praduga tak bersalah
Penggalian Nilai Konstitusional Freedom from Religion dan Komparasi Konsepsi Hak Asasi Manusia
Artikel ini akan menganalisis posisi konstitusi Indonesia terhadap ateisme mengingat konstitusi Indonesia sangat kental dengan nilai religius.
Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia
Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.
Mengenal Lebih Jauh Tentang Teori Pembatasan Kekuasaan Negara
Literasi Hukum - Teori pembatasan kekuasaan negara merupakan suatu konsep penting dalam menjaga agar kekuasaan negara tidak melampaui batas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Artikel ini membahas...
Hak untuk Dilupakan: Perlindungan atau Celah Penyalahgunaan?
Hak untuk Dilupakan dalam revisi UU HAM dinilai penting melindungi individu, tetapi rawan disalahgunakan untuk memutihkan rekam jejak.
