Opini • 20 Dec 2024

Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran

literasihukum.com/kabinet-obesitas-prabowo-gibran

Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...

Opini • 19 Feb 2025

Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi

literasihukum.com/efisiensi-atau-pengabaian-pemangkasan-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-sebagai-pengkhianatan-terhadap-konstitusi

Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper

Opini • 21 Jun 2025

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik

literasihukum.com/undang-undang-dan-jebakan-hukum-formalistik

Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.

Opini • 03 Jan 2026

Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

literasihukum.com/Jalan-Terjal-Pemberantasan-Korupsi-di-Era-Prabowo

Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.

Opini • 19 Oct 2025

Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?

literasihukum.com/penghapusan-izin-tka-uu-cipta-kerja

UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 09 Apr 2026

Benteng Terakhir Integritas: Mengapa Publik Tetap Menitipkan Harapan Terbesar pada OTT KPK

literasihukum.com/benteng-terakhir-integritas-ott-kpk

Mengulas mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap menjadi simbol kepercayaan publik di tengah tantangan independensi dan normalisasi korupsi saat ini.

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.

Opini • 12 Jul 2025

Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?

literasihukum.com/kebijakan-tom-lembong-bukan-pidana

Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...

Opini • 01 Apr 2024

Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik

literasihukum.com/transisi-pendaftaran-hak-tanggungan

Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis m...