Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 30 Apr 2024

Lahirnya Kembali? "The Guardian Of Constitution"

literasihukum.com/lahirnya-kembali-the-guardian-of-constitution

Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.

Opini • 26 Feb 2024

Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi

Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...

Opini • 17 Jan 2024

Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024

literasihukum.com/penjabat-kepala-daerah-di-tahun-politik-independensikah

Literasi Hukum - Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...

Opini • 07 Feb 2024

Mahkamah Konstitusi RI: Kenali Lebih Dekat Sejarah, Tugas dan Kewenangannya

literasihukum.com/mahkamah-konstitusi

Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?