Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 06 Jan 2025
Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum yang Masih Menggantung?
literasihukum.com/putusan-mk-tentang-batas-usia-jabatan-notaris-kepastian-hukum-yang-masih-menggantung
Baru-baru ini, Selasa, 17 Desember 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya di kalangan praktisi Notaris dan/atau PPAT. Putusan ini berkaitan d...
Opini
• 02 May 2025
Membongkar Siklus Pork Barrel Politics dalam Korupsi Pemilu di Indonesia
literasihukum.com/siklus-pork-barrel-politics
Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.
Opini
• 04 Jan 2026
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik
Opini
• 19 Mar 2026
Degradasi Moral Sang "Wakil Tuhan" di Negeri ini
literasihukum.com/degradasi-moral-sang-wakil-tuhan-di-negeri-ini
Kasus PN Depok menunjukkan kenaikan gaji hakim tidak otomatis menghentikan korupsi peradilan. Reformasi harus menyentuh pengawasan, promosi, dan akuntabilitas.
Opini
• 17 Jan 2024
Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024
literasihukum.com/penjabat-kepala-daerah-di-tahun-politik-independensikah
Literasi Hukum - Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Opini
• 03 Jan 2024
Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya
literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur
Literasi Hukum - Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan pere...
Opini
• 26 Feb 2024
Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia
literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...