Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
…ngenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parleme...
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...
…menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.
…Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi akan terjadi lonjakan perkara sengketa hasil Pemilu 2024. Hal ini menyusul diperbolehkannya calon anggota DPR/DPRD mendaftarkan perkara sengketa secara mandiri, tanpa melalui partai politik. Juru Bicara…
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas
…n hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka...
…enjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan k...