Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memicu diskursu hukum yang panas dikalangan praktisi. Langkah Pemerintah menetapkan batas potongan aplikasi maksimal 8% dinilai sebagai Upaya progresif untuk melindungi hak ekomomi pengemudi,[[ref:3]] namun para…
Artikel ini membahas pendaftaran, pengumuman, perlindungan hak atas paten, hingga penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan paten sederhana
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
…COVID-19 [[ref:1]]. Program Digitalisasi Pendidikan Mulai Dipersoalkan Pada masa pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pembelajaran daring di berbagai daerah. Pengadaan laptop Chromebook dilakukan sebagai bagian…
…erifikasi oleh semua miner sehingga data yang ada di dalam blok transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Skema tersebut mampu membangun kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa sistem yang beroperasi tanpa regulasi pun dapat berjalan sec…
…g sunyi tetapi dahsyat. UU ini secara eksplisit maupun implisit menggeser pusat gravitasi tanggung jawab dari konsumen (subjek data pribadi) ke penyedia layanan atau korporasi (pengendali data pribadi). Pergeseran ini tidak lain adalah peru…
…asi digital ini terasa masih jauh dari harapan. Berbagai portal partisipasi yang dibangun pemerintah dan DPR tampak sepi peminat, dan dialog substansial antara pembuat kebijakan dan publik di ruang maya nyaris tak terdengar. Lantas, mengapa…
…I di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.
…UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.
