Merek Bukan Sekadar Nama: Bagaimana Hukum Melindungi Bisnis Anda?
Pahami cara hukum Indonesia melindungi merek bisnis, prinsip first to file, gugatan merek, pidana, dan langkah praktis pendaftaran.
Pencarian
“Keputusan Menteri Agama”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hukum sebagai Produk Paradigma Antroposentrisme
Mengapa hukum gagal menyelamatkan bumi meski sudah ada peraturan dan kebijakan terkait lingkungan yang tampak progresif?,
Metode RIA & ROCCIPI dalam Penyusunan Undang-Undang
Terapkan RIA & ROCCIPI untuk UU berbasis bukti. Panduan analisis dampak, pemetaan ROCCIPI, studi kasus PDP, dan solusi 4 tantangan di Indonesia.
Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...
Disclaimer
…klan, sponsor, dan afiliasi Beberapa halaman dapat menampilkan iklan atau konten sponsor. Keputusan editorial redaksi tidak dipengaruhi oleh pemasang iklan
Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU
…ertifikat MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan dalam Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024. Namun, keputusan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 20…
Syarat & Ketentuan
Dengan mengakses atau menggunakan __APP_NAME__, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan berikut. 1) Definisi Situs: platform web dan fitur yang dioperasikan oleh __APP_NAME__. Pengguna: setiap orang yang mengakses Situs,…
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
…“tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Dalami Bansos dan APBN: Kuasa Hukum 01 dan 03 Minta MK Hadirkan Menteri dalam Sidang PHPU Presiden 2024
…Iskandar telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil beberapa menteri yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang m...
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
…keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil keputusan politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P. Fraksi PDI-P di DPR pun berkomitmen untuk mengikuti keputusan partai dan menyuarakan…
