Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ampaikan penyempurnaan argumentasi dan kelengkapan berkas permohonannya. Pemohon Perbaiki Administrasi dan Pertegas Kerugian Konstitusional Dalam persidangan, Endang menjelaskan bahwa perbaikan permohonan mencakup penyesuaian teknis penulis…
…aban pidana pejabat publik. Memahami Konsep Kriminalisasi Kebijakan Dalam literatur hukum administrasi dan pidana, kriminalisasi kebijakan terjadi ketika pejabat publik dipidana atas keputusan yang sebenarnya masih dalam ruang dis…
…) calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung telah meloloskan 10 nama dalam seleksi administrasi untuk mengisi posisi hakim konstitusi pengganti Anwar Usman. Pansel menargetkan seluruh proses seleksi selesai pada awal Maret 2026, meng…
…wajib dituangkan dalam akta notaris dan mendapatkan persetujuan atau dicatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum. Di sisi lain, rezim perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur da
…us belum menikah. Jika pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan kemampuan administrasi, ketelitian, komunikasi, da
…antor Kemenko Perekonomian pada tanggal 26 Februari 2024. Jimly menekankan bahwa meskipun pemerintahan Jokowi belum pernah menggunakan hak angket, penerimaan terhadap usulan tersebut seharusnya dipertimbangkan. Ia mengapresiasi kemungkinan…
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 Moch Ojat Sudrajat S Ditarik Kembali warga masyarakat yang dirugikan, upaya administratif, putusan pejabat pemerintahan
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai teori keadilan yang telah diajukan oleh beberapa pemikir terkenal, serta aplikasi praktisnya dalam konteks sosial dan politik.
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Moch Ojat Sudrajat S Ditarik Kembali administrasi pemerintahan, Komisi Informasi Pusat, Sengketa Informasi, Penarikan Kembali Perkara
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
