Putusan MK No. 010/PUU-I/2003
…Batam; Provinsi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional
Pencarian
“Masyarakat Hukum”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Putusan MK No. 010/PUU-IV/2006
…Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) Tidak Dapat Diterima Political Corruption Indonesia, Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006, KP…
Putusan MK No. 31/PUU-V/2007
…Dapat Diterima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Pembentukan Kota Tual; Maluku Tenggara; Masyarakat Hukum Adat; pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara; Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945; P…
Putusan MK No. 35/PUU-IX/2011
…Kuasa Pemohon : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk Dikabulkan Sebagian hukum adat; masyarakat hukum adat; penyederhanaan sistem kepartaian; kebebasan berserikat
Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011
…ng Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin Watubun Tanawi Mora, S.H., M.H Dikabulkan Masyarakat Hukum Adat; Suku Yawa Onat; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
Literasi Hukum - Negara akhirnya masuk lebih jauh ke ruang digital. Melalui PP TUNAS, pemerintah hendak menegaskan bahwa anak tidak boleh terus-menerus dibiarkan menjadi sasaran pasar, objek algoritma, dan korban dari ekosistem digital yang…
Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011
…Pong Hardjatmo; 2. Ridwan Saidi; 3. Judilherry Justam; 4. M. Ridha; 5. Gatot Sudarto; 6. Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) Ditolak Undang-undang Mahkamah Konstitusi; Partai Politik; Mahkamah Konstitusi; Pembubaran Partai Politik; Legislativ…
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
…k Indonesia Tahun 1945 Pemohon : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Kuasa pemohon : Sulistiono, S.H., dkk. Dikabulkan Sebagian Masya…
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
Literasi Hukum - Serangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, bukan peristiwa yang boleh diperlakukan sebagai kabar kriminal biasa. Pada Kamis malam, 12 Maret 2026, Andrie diduga diserang di kawasan Jalan Salemba, Senen,…
Putusan MK No. 36/PUU-XVIII/2020
…ar dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H. Ditolak ketersediaan AP…
