Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30…
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tidak Dapat Diterima Mahkamah Konsttitusi
Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Drs. La Arta, M.Si Ditarik…
Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
…un 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 R.M. Punto Wibisono Ditolak Mahkamah Agung
Artikel ini membahas tujuan hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, dan sifat hukum acara pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini.
…ardi, S.H.; 2. Linda Yendrawati Puspa, S.H. Tidak Dapat Diterima Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi
