Menyorot Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Kekerasan Anak
Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha menyorot tanggung jawab hukum terhadap para pengasuh dan pihak pengelola daycare.
Pencarian
“Hukum Adat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Terbukti Terlibat Kekerasan di Tepi Barat, Pemukim Israel Kena Sanksi Uni Eropa
Mei 2026: Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi hukum terhadap pemukim ekstremis Israel dan organisasi sayap kanan di Tepi Barat.
Aktivis Dicegat di Laut, Kemerdekaan Palestina Dituntut
…informasi pencegatan kapal aktivis Global Sumud Flotilla di perairan internasional serta hukum internasional memandangnya
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
Literasi Hukum - Negara akhirnya masuk lebih jauh ke ruang digital. Melalui PP TUNAS, pemerintah hendak menegaskan bahwa anak tidak boleh terus-menerus dibiarkan menjadi sasaran pasar, objek algoritma, dan korban dari ekosistem digital yang…
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
Literasi Hukum - Serangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, bukan peristiwa yang boleh diperlakukan sebagai kabar kriminal biasa. Pada Kamis malam, 12 Maret 2026, Andrie diduga diserang di kawasan Jalan Salemba, Senen,…
Putusan MK No. 010/PUU-I/2003
…insi Riau; pemekaran kabupaten; pemerintah pusat; pemekaran; kabupaten kampar; masyarakat hukum adat; hak-hak tradisional
Putusan MK No. 31/PUU-V/2007
…ima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Pembentukan Kota Tual; Maluku Tenggara; Masyarakat Hukum Adat; pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara; Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945; Pasal 20 aya…
Putusan MK No. 35/PUU-IX/2011
…hman Tolleng Kuasa Pemohon : Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk Dikabulkan Sebagian hukum adat; masyarakat hukum adat; penyederhanaan sistem kepartaian; kebebasan berserikat
