Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR
Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.
Pencarian
“tanggung jawab pemerintah”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
…uang publik, pasal ini kerap dipersepsikan sebagai “pasal anti-kritik”, meski pemerintah menegaskan sebaliknya. Apa yang diatur dalam Pasal 218? Ketentuan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden termuat dalam Pasal 218 UU No…
Kasus 2 Orang Hilang Pascademo, Yusril: Pemerintah Sudah Tahu Lokasinya
Pemerintah klaim sudah tahu lokasi 2 orang hilang pascademo Agustus. Menko Yusril sebut ada petunjuk, namun belum akan diungkap ke publik.
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
…h di wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur fiber optik. Dasar Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Landasan Hukum Spektrum Frekuensi Peluncuran Internet Rakyat (IRA) didukung penuh oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Kom…
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
…berhadapan dengan ruang digital yang penuh risiko. Negara wajib memaksa platform memikul tanggung jawab yang selama ini terlalu sering dialihkan kepada orang tua, sekolah, atau pengguna sendiri. Dalam isu ini, dalih kebebasan platform tida…
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan
…ngaturan Pengupahan dalam UU 13/2003 Policy system (sistem kebijakan) suatu negara, tentu pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan upah minimum berdasarkan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebelum adanya UU Cipta Kerja. Dal…
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
…am urusan pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. A…
Putusan MK No. 218/PUU-XXIII/2025
…Affan (Pemohon II) Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. perlindungan sosial, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin
Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
