Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…ential threshold) menggemparkan publik. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar Kamis (2/1/2025), MK menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak me…
…lui AMDAL merupakan perintah konstitusional, sebagaimana tergambar dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…
Mungkin banyak dari kita sering membaca atau mendengar kalimat perlindungan hukum dan penegakan hukum. Apa sih pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum? yuk simak ulasan berikut ini. Penge...
…nggaran Pemilu: Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih Pasal 488 UU Pemilu menjelaskan bahwa setiap orang harus mengisi data atau memberikan keterangan yang jujur, tepat, dan benar dalam pendataan daftar pemilih. “S…
…erintahan, memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan berbagai fungsi, mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik hingga pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menentukan arah pembangunan suatu negara. Pengelolaan sumber daya dan pen…
…rapa undang-undang penting yang terkait dengan HAM antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang memuat hak-hak dasar warga negara, termasuk hak asasi manusia. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang meng…
…uara sah tersebut. Selain mempermasalahkan selisih suara, Pemohon juga mendalilkan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber jurdil) sesuai amanat peraturan perundang-undangan. MK T…
…Kabupaten Intan Jaya tanpa sepengetahuan masyarakat atau calon yang bersangkutan. Proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan tidak mencerminkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber jurdil) sesuai peraturan perundang-undangan…
…hukum nasional. Konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termaktub secara eksplisit pada UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) selain menekankan sifat “melekat” juga berdimensi transedental. Dimensi transedental pada konsep HAM di Indonesi…
…atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ungkap Hanter Oriko Siregar, Kuasa Hukum Termohon pada sidang yang digelar di Ruang Sidang Panel 3, Selasa (14/05/2024). KPU…
