Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
…lam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace (BoP). Sikap itu sejalan dengan keputusan pemerintah yang sebelumnya sudah menangguhkan seluruh pembahasan terkait BoP setelah eskalasi perang di Timur Tengah dinilai mengubah lanskap keamanan…
Literasi Hukum - Teori pembatasan kekuasaan negara merupakan suatu konsep penting dalam menjaga agar kekuasaan negara tidak melampaui batas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Artikel ini membahas...
…masuk akal, apalagi di tengah gencarnya kampanye efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintah pusat pasca instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang penghematan belanja negara. Publik pun bertubi-tubi melontarkan kritik. Banyak yang…
…banyak tidak diklaim karena paling banyak tidak diketahui. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kary…
…mi di tetapkan pada 9 Februari 2026 dan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres ini dinilai sebagai upaya yang…
…embantu melindungi demokrasi, hak asasi manusia, dan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan. Pendahuluan Dalam arsitektur hukum modern, konsep Constitutional Complaint telah menjadi alat vital yang memungkinkan individu untuk men…
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...
Indonesia belum mengecam serangan AS-Israel ke Iran yang dilaporkan menewaskan Khamenei. Pemerintah mendorong diplomasi dan menawarkan mediasi.
…Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memicu diskursu hukum yang panas dikalangan praktisi. Langkah Pemerintah menetapkan batas potongan aplikasi maksimal 8% dinilai sebagai Upaya progresif untuk melindungi hak ekomomi pengemudi,[[ref:3]] namun para…
