Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…Belanja Daerah (APBD). Pegawai honorer termasuk pekerja kontrak dan outsourcing di sektor publik yang dipekerjakan secara sementara, dan karena status mereka bukan sebagai ASN, maka mereka tidak dapat diberikan Tunjangan Hari Raya. Keputusa…
…eberapa waktu terakhir, masyarakat ramai membicarakan dugaan korupsi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2026. Da…
…, Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada almarhum dan keluarga. “Kita berduka cita sangat mendalam,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Senin (2/3/2026). Dima…
Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.
…idak memicu konflik," ujar perwakilan pelapor seusai menyerahkan berkas laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Secara konstruksi hukum pidana siber, tindakan mentransmisikan atau mendistribusikan informasi e…
Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...
…ukan melalui berbagai cara, antara lain: Penetapan baku mutu lingkungan Penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan lingkungan Pemberian insentif dan disinsentif Pembinaan da
…ak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban orang tua dalam memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan hak pengasuhan anak menjadi penting ketika terjadinya perceraian kedua ora…
…resi yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu aparat penegak hukum melalui upaya diskresi dapat mengambil kewenangan dalam suatu tindak pidana dengan suatu tindakan tertent…
…11 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa : “Paralegal adalah setiap orang yang berasal dar…
