UTS/UAS Hukum Perdata — Paket 3
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Perdata: syarat sah perjanjian, perikatan, dan waris.
Pencarian
“ASEAN & Perjanjian Internasional”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Bolehkah Tidak Membayar Pinjaman Online Ilegal? Yuk Simak Penjelasannya
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai dasar hukum pembayaran pinjaman online ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Maraknya Pinjaman Online Tak heran jika aplikasi pinjaman onli...
Hukum Perdata di Indonesia
Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...
Akta di Bawah Tangan: Kekuatan Bukti & Legalisasi di Persidangan
…an pembuktiannya. Akta Di Bawah Tangan Dan Keberlakuannya Akta merupakan tulisan dan/atau perjanjian yang menerangkan suatu perbuatan hukum bagi para pihak. Pada umumnya akta ini adalah berupa suatu surat yang telah ditandatangani, memuat k…
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
…h satu bentuk jaminan yang paling umum digunakan dalam transaksi keuangan, terutama dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian fidusia, debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan agar kreditur dapat memastikan pelu…
Memahami Somasi dan Hubungannya dengan Wanprestasi
…upun di bawah tangan. Dengan berdasarkan pada kekuatan perikatan itu sendiri, yakni sejak perjanjian dibuat
Membedah 'Offer' & 'Acceptance': Pahami 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)
…berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" (Pasal 1340 KUH Perdata). Namun, agar sebuah perjanjian (kontrak) dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, ia harus memenuhi empat (4) syarat fundamental. 4 Syarat Sah Perjanjian Sesuai…
Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Anti-Monopoli
Artikel ini membahas Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Anti-Monopoli. Yuk simak penjelasannya!
Eksistensi Drone menurut Hukum Internasional dan Indonesia
Pelajari tinjauan hukum internasional dan Indonesia atas keberadaan drone.
AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
