Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Pencarian
“Pencabutan Hak Politik Koruptor”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
…nto bersama jajaran menteri ekonomi dan penegak hukum di lokasi tersebut menegaskan pesan politik hukum yang kuat: negara sedang bermanuver dari sekadar memenjarakan koruptor menuju pemulihan kerugian ekonomi secara agresif (asset recovery)…
Sertifikat
Sertifikat Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
…bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah (mens sit rea). Setiap tindak pidana, pada hakikatnya, merupakan perpaduan antara dua elemen ini. Actus reus adalah elemen objektif yang tampak, yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang…
Cak Imin Doakan Banding Tom Lembong Dikabulkan Pengadilan Tinggi
…ar berharap banding mantan Menteri Perdagangan 2015–2016, Tom Lembong, dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi. Menurutnya, vonis 4 tahun 6 bulan dalam perkara korupsi impor gula itu sebaiknya dibatalkan. Harapan dan Doa dari Cak Imin Mu…
Krisis Ketaatan Hukum di Indonesia: Masalah Moral, Bukan Intelektual
Mengapa masyarakat Indonesia sulit taat hukum? Analisis mendalam menunjukkan akar masalahnya bukan pada pengetahuan, tapi pada hukum yang telah kehilangan nilai keadilan dan moralitasnya
Fakultas Hukum, Pabrik 'Tukang' Hukum atau Penjaga Keadilan?
Menguak paradoks fakultas hukum di Indonesia: apakah institusi ini melahirkan teknokrat pencari celah atau yuris yang berintegritas dan menjunjung keadilan? Analisis mendalam tentang reformasi pendidi...
Analisis Penyelewengan Hak Diplomatik Asadollah Assadi Menurut Konvensi Wina 1961
Artikel ini menganalisis Penyelewengan Hak Diplomatik Asadollah Assadi Menurut Konvensi Wina 1961. Yuk Simak penjelasannya!
Skandal Korupsi Pajak dan Bea Cukai Terbongkar, KPK Turun Tangan
Kasus korupsi kembali mencuat di lingkungan pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyarakat.
Kekebalan Diplomatik pada Angota Keluarga Diplomat
…k memberikan pengaturan mengenai kekebalan diplomatik. Dalam pasal 25 tersebut memberikan hak-hak bagi utusan diplomat di negara penerima, yang mana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggung jaw…
