Menampilkan 131–140 dari 141 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 13 Mar 2026
Efek Domino Konflik AS Vs Iran Dapat Memicu Konflik Global?
literasihukum.com/efek-domino-konflik-as-vs-iran-dapat-memicu-konflik-global
Opini: Dampak konflik AS-Iran bisa memicu perang global? Analisis efek domino kematian pemimpin Iran dan potensi krisis multidimensi.
Opini
• 02 Apr 2026
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Materi Hukum
• 06 May 2026
Tetangga Nakal? 7 Pasal Ini Bisa Membawa Mereka ke Pengadilan
literasihukum.com/tetangga-nakal-7-pasal-ini-bisa-membawa-mereka-ke-pengadilan
Tetangga berisik, parkir sembarangan, pohon merusak rumah, sampai polisi tidur ilegal — kenali 7 pasal hukum yang melindungi hak Anda sebagai warga.
Berita
• 28 Apr 2026
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia
IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Opini
• 06 Apr 2026
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
literasihukum.com/hukum-yang-menyuburkan-kekejaman-tambang-yang-merampas-kalimantan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa pembatasan hukum yang tegas, kekayaan alam berubah menjadi kutukan.
Opini
• 07 May 2026
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Opini
• 04 May 2026
Jangan Biarkan Premanisme Berkedok Ormas Merusak Iklim Usaha Nasional
literasihukum.com/jangan-biarkan-premanisme-berkedok-ormas-merusak-iklim-usaha-nasional
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organisasi Kemasyara…
Berita
• 16 Apr 2026
Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK
news.literasihukum.com/wakil-ketua-dpr-ri-prihatin-atas-penangkapan-6-kepala-daerah-oleh-kpk
Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.
Opini
• 08 May 2026
May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
literasihukum.com/may-day-2026-saat-buruh-menghadapi-phk-tanpa-kepastian
May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.