Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...
…belum gugatan diajukan ke pengadilan. Salah satu ketentuan yang menjadi perdebatan adalah Pasal 82 yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja. Norma ini berimplikasi langsung terhadap hilang atau tidaknya hak peker…
…residen dan/atau Wakil Presiden. Seluruh wewenang normatif tersebut termaktub jelas dalam Pasal 24
Ani Maryati (51) tewas terlindas truk kedua iring-iringan TNI di Kalideres. Analisis Pasal 311 KUHP, Peradilan Militer, dan hak korban.
…laporan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Indonesia dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP baru, seperti Pasal 263 dan Pasal 264 terkait berita bohong serta Pasal 246 terkait penghasutan, menimbulkan tanda tanya besar…
…Keluhuran Hakim (PMKH).[1] Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dituangkan secara tegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keliuhuran martabat, serta perilaku hakim.[2] Keberadaan Pasal tersebut member…
…TA, Literasi Hukum — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Putusan Nomor 196/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin…
MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama, bukan pindah keyakinan.
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing Pemkab Pekalongan.
…gian (seperti keracunan) berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bertentangan dengan Ketertiban Umum: Kesehatan dan keselamatan siswa adalah…
