Pencarian

“kepantasan etik”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Opini 02 Jul 2025 literasihukum.com/krisis-ketaatan-hukum-di-indonesia-masalah-moral-bukan-intelektual

Krisis Ketaatan Hukum di Indonesia: Masalah Moral, Bukan Intelektual

…hilangnya aksiologi—yakni nilai-nilai moral dan keadilan—dari cara kita memaknai hukum. Ketika hukum hanya menjadi teks tanpa ruh, ia tak akan pernah ditaati dengan tulus. Fondasi Kita Kuat, Namun Mengapa Perilaku Kita Rapuh? Secara fundam…

Oleh Dykasakti Azhar Nytotama
Berita 20 Jan 2026 news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum

MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum

…sud Pasal 8 UU Pers, yakni melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur, terikat kode etik jurnalistik, serta terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum dan menjalankan kewajibannya secara sah, dapat memperoleh perlindungan hukum…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Materi Hukum 16 May 2026 literasihukum.com/tidak-menolong-pasien-dnr-kewajiban-atau-pelanggaran

Tidak Menolong Pasien DNR, Kewajiban atau Pelanggaran?

…an ini sebagai transaksi terapeutik yang istilahnya turut dituangkan dalam Mukadimah Kode Etik Dokter Indonesia (“KODEKI”) yang merupakan Lampiran I pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/Menkes/X/1983. Pola hubungan Dokter…

Oleh Mariana Natania Marunduri
Berita 16 Apr 2026 news.literasihukum.com/fakultas-hukum-ui-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-di-grup-chat-mahasiswa

Fakultas Hukum UI Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa

…n seksual, baik luring maupun yang mewujud dalam interaksi digital, merupakan pelanggaran etik berat yang berpotensi membuahkan sanksi pemecatan atau drop out (DO). Di level organisasi kemahasiswaan, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakulta…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 12 Jan 2026 news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.