Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...
…ruari 2026. Operasi tersebut menyasar berbagai pihak, mulai dari aparat perpajakan hingga kepala daerah, di berbagai provinsi. OTT KPP Madya Jakarta Utara: Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak OTT pertama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)…
…ana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
…bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
…pukul 11.00 WIB. Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Meskipun seluruh hakim konstitusi mempunyai hak yang sama untuk menjadi ketua, dua hakim konstitusi diyakini akan be…
Dari meterai sampai hutang dipenjara — 12 mitos hukum sehari-hari yang ternyata salah besar. Cek faktanya sebelum salah langkah. Literasi hukum untuk semua.
Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.