Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…(MK) telah menetapkan sebuah kaidah baru mengenai batas waktu pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa tenggang waktu kedaluwarsa selama 1 (satu) tahun untuk mengajukan…
…merasa bahwa perubahan tidak mungkin terjadi dalam sistem yang ada. Kesulitan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Di tengah ketidakpastian politik, kondisi ekonomi juga menjadi faktor pendorong bagi anak muda untuk "kabur". Data dari Kementerian Ke…
…ang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kepastian Hubungan Kerja dan Hak Jaminan Sosial Pengesahan UU PPRT secara mendasar merekonstruksi status Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari pekerja sektor informal…
…imum, menghalangi pekerja/serikat pekerja dalam hak mogok kerja, tidak membayar pemutusan hubungan kerja dikenakan sanks
Artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hak tahanan wanita hamil sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. Penahanan yang dialami oleh seorang Wanita hamil setelah ditetapkan sebagai t...
…Tangan (OTT) dan kali ini menjerat pejabat tinggi di lingkaran kementerian. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, ditangkap tim penindakan pada Kamis (21/8/2025) pagi terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Kabar pen…
…an aplikator. Selama ini, status kemitraan membuat pengemudi berada dalam wilayah abu-abu ketenagakerjaan sehingga hak-hak dasar mereka kerap terabaikan. Ketentuan Pasal tentang Pembagian Pendapatan Pasal demi pasal dalam Perpres 27/2026 me…
…olri dan buruh kini jauh lebih harmonis dibanding era sebelumnya. Ia bahkan mengibaratkan hubungan keduanya yang dulu “seperti Tom and Jerry”, sementara sekarang “seperti Teletubbies” yang akrab dan saling berpelukan…
…entuk lain. Sebelum UU ini lahir, perlindungan PRT hanya bersandar pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur persyaratan, hak, dan kewajiban PRT maupun pengguna jasa. Kehadiran Peraturan Menteri itu memang meru…
…n yang analitis, berlandaskan hukum positif, dan berpegang pada data yang valid. Realitas Ketenagakerjaan: Diskriminasi yang Dilegitimasi Negara Untuk memahami seberapa parah ketidakadilan struktural ini, kita wajib membenturkan narasi APBN…
