Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT. Hollit International diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Ditolak Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Marion Kova Ditolak Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang…
…dministratif untuk mulai bekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja adalah dasar hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, batasan, dan risiko yang dapat memengaruhi posisi pekerja selama be…
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945 Yok Sagita Tidak Dapat Diterima pemaknaan frasa "khusus" untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa pe…
- Hendra Setiawan Boen; Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia; Hukumonline.com; Jakarta; 2008. - Agus Sachari, Paradigma Desain di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986). - Budi Agu...
…an nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran Perkawinan yang Sah Pada hakikatnya, sebuah hubungan suami istri seharusnya terikat dengan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau…
…data dibagi menjadi empat buku utama yang masing-masing mengatur aspek-aspek berbeda dari hubungan hukum perdata: Buku I: Orang Buku ini mengatur tentang status dan kapasitas individu dalam hukum, termasuk hak-hak keperdataan, perkawinan, d…
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Muhammad Hafidz 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peny…
…hadap negara baru menjadi salah satu faktor penting bagi suatu negara agar dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya, baik hubungan diplomatik maupun hubungan perdagangan internasional dan jenis hubungan lainnya. Pengertia…
…erja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…
