Menampilkan 110 dari 13 hasil · ~11ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 12 Mar 2023
Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
literasihukum.com/tindak-pidana-pencucian-uang-tppu
…ncucian uang (TPPU), penanganannya yang luar biasa, pembuktian dalam TPPU, dan pembuktian terbalik dalam TPPU. Artikel ini menjelaskan...
Opini • 20 Apr 2026
Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum
literasihukum.com/perlindungan-konsumen-uupk-pidana-strict-liability
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Opini • 10 Jan 2024
Hukum Modern: Gagal Mewujudkan Keadilan?
literasihukum.com/menggugat-hukum-modern
Literasi Hukum - Hukum merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Penegakan hukum di Indonesia...
Opini • 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini • 29 Jan 2026
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
literasihukum.com/kasus-sleman-ketika-korban-jadi-tersangka-keadilan-jadi-pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bagi perlindungan
Opini • 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini • 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Opini • 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Opini • 22 Jul 2025
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
literasihukum.com/kenaikan-ukt-khianati-amanat-konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari amanat ini, lahirlah kewajiban negara untuk menyediakan akse...
Opini • 04 Feb 2023
Antinomi Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum
literasihukum.com/kepastian-hukum-dan-keadilan-hukum
Tulisan ini akan membahas antinomi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Jika terjadi konflik antara dua tujuan hukum ini, manakah yang harus diprioritaskan? Keadilan atau kepastian?
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.