MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Pencarian
“pertanggungjawaban pidana”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 15
Lihat semua di Berita
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
…ksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
…n perkara ini, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Intensitas pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan bahwa kasus ini memiliki potensi untuk berkembang lebih luas. Dugaan Pola…
Opini 40
Lihat semua di OpiniPengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
…lah pengaturan doktrin BJR. Dengan adanya doktrin BJR dalam Revisi UU BUMN, maka nantinya pertanggungjawaban manajemen BUMN tidak lagi berpedoman pada pertanggungjawaban penyelenggara negara (government judgment rule), tetapi mengacu pada p…
Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter: Studi Kasus Karadzic & Mladic
Literasi Hukum - Artikel ini membahas pertanggungjawaban komando dalam hukum humaniter dalam kasus Karadzic & Mladic. Ditulis oleh: Defian Putri Tiara (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka)...
Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?
…mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta syarat-syarat dan sifat-sifat pertanggungjawaban pidana tersebut. Artikel ini memberikan informasi yang berguna bagi…
Editorial 1
Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
…ingan korporasi yang ia dirikan sendiri. Keduanya nyaman karena keduanya sederhana. Hukum pidana, sayangnya, tidak bekerja dengan kenyamanan semacam itu.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup dasar hukum, teori, bentuk pidana, dan penerapannya di Indonesia.
Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus
Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
…omor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
Putusan MK 1
Putusan MK No. 49/PUU-XIX/2021
…1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Tuti Atika Tidak Dapat Diterima Pertanggungjawaban pidana Bawahan atas perintah Atasan
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumPertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Sumber: KU…
Pertanggungjawaban pidana percobaan tindak pidana
Pertanggungjawaban pidana percobaan tindak pidana Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan percobaan tindak pidana. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana percobaan tindak pidana: Majelis…
Pertanggungjawaban pidana akses ilegal
Pertanggungjawaban pidana akses ilegal Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan akses ilegal. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana akses ilegal: Majelis menilai kesalahan, kemampuan ber…
Template 8
Lihat semua di TemplateTryout 15
Lihat semua di TryoutUPA Pidana 2 — Pemidanaan & Pertanggungjawaban
Latihan jenis pidana, pemberatan/peringanan, perbarengan, recidive, korporasi, dan pembuktian pidana.
