Andrie Yunus Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Peradilan Militer
…di korban kekerasan, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Pencarian
“Peradilan Pidana Anak”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 24
Lihat semua di Berita
Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)
…keadilan, ketukan palu itu bukanlah titik, melainkan bisa jadi hanya sebuah koma. Sistem peradilan pidana Indonesia menyediakan serangkaian mekanisme yang dikenal sebagai Upaya Hukum, sebuah jaring pengaman fundamental untuk memastikan bah…
Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
Opini 40
Lihat semua di OpiniPeradilan Sesat: Luka Keadilan di Indonesia
…tentang kasus orang yang dihukum atas kejahatan yang tidak mereka lakukan? Di Indonesia, peradilan sesat atau miscarriage of justice bukan hal yang asing. Artikel ini mengupas fenomena ini, mulai dari sejarah, penyebab, dampak, hingga upay…
Memahami 2 Perbedaan Peradilan dan Pengadilan
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. Apa sih beda antara Perbedaan Peradilan dan Pengadilan? atau sama saja? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Istilah...
Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Editorial 2
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
…ncaman, atau pembalasan akibat kerja-kerja pembelaan HAM. Masalah berikutnya adalah forum peradilannya. Secara hukum, Indonesia masih memelihara kontradiksi yang lama dan berbahaya. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan prajurit tunduk pada p…
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
…S harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumHak Asuh Anak Pasca-Perceraian: Kapan Jatuh ke Ibu dan Kapan Bisa Beralih ke Ayah?
Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.
Diversi: Sebuah Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Anak
Literasi Hukum - Artikel ini membahas secara mendalam mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Restorative Justice dalam Perkara Pidana Anak Indonesia memasuki era baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembaharu…
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum
…liki kewenangan untuk menjaga kepastian hukum adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPenambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
…t No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
…or 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
…. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Putusan MK 3
Putusan MK No. 110/PUU-X/2012
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H (Hakim Agung) Pemohon I; 2. Dr. Drs. Habiburrahman, M.Hum…
Putusan MK No. 94/PUU-XIV/2016
…1 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Moch Dyono Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh, S.H., dkk Tidak Da…
Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Noor Rochmad; 2. Setia Untung Arimuladi; 3. Febrie Ardiansyah 4.Narendra Jatna, S.H., LL.M…
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumAnak berhadapan dengan hukum
…apan dengan hukum Anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Anak berhadapan dengan hukum" sering digunakan dalam konteks hukum.…
Pornografi Anak
Pornografi Anak Pornografi Anak adalah tindak pidana terkait pornografi anak. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pornografi anak telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak pidana perlindungan anak
Tindak pidana perlindungan anak Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait perlindungan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perlindungan anak berdasarkan…
Template 2
Tryout 8
Lihat semua di TryoutHalaman 1
Kebijakan Privasi
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas…
