Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Instansi dan jurisdiksi
Otoritas penerbit, lembaga terkait, dan konteks wilayah yang paling relevan dengan peraturan ini.
Ringkasan dokumen
Gambaran cepat isi atau konteks utama dokumen.
Status regulasi
Catatan status yang tersedia pada sumber data saat ini.
File dan unduhan
Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.
Metadata lengkap
Pokok materi yang diringkas dari metadata dokumen.
Aksi
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Siap sitasi
Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.
Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.
Instansi / wilayah
Peraturan serupa
Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum
Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.
Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.
Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.
Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.