Menampilkan 1–10 dari 24 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 17 Mar 2024
Obstruction of Justice: Pengertian, Unsur, Kedudukan, dan Contoh Kasus
literasihukum.com/obstruction-of-justice-pengertian-unsur-pasal
Literasi Hukum – Obstruction of justice merupakan perbuatan mengancam, memengaruhi, dan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. Di Indoneasia tindakan ini kerap kali terjadi pada berbagai...
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Opini
• 03 Apr 2024
Peradilan Sesat: Luka Keadilan di Indonesia
literasihukum.com/peradilan-sesat-luka-keadilan-di-indonesia
Artikel ini mengupas fenomena ini, mulai dari sejarah, penyebab, dampak, hingga upaya reformasi dan pencegahannya. Mari bersama-sama kita perjuangkan keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia.
Opini
• 19 May 2024
Dikotomi Kendali: Ramuan Penjaga Kewarasan
literasihukum.com/dikotomi-kendali-ramuan-penjaga-kewarasan
Di era modernisasi, ternyata ilmu dari filsuf stoa ini masih berguna untuk membantu manusia dalam merespons berbagai permasalahan yang menghampiri kehidupannya. Apalagi filsafat ini dipakai sebagai ba...
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini
• 22 Sep 2025
Memahami Perbedaan MoU, LoI, dan MoA dalam Perjanjian
literasihukum.com/memahami-perbedaan-mou-loi-dan-moa-dalam-perjanjian
Pahami perbedaan krusial antara Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Letter of Intent (LoI) untuk melindungi kerja sama bisnis Anda.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 15 Jan 2024
Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia
literasihukum.com/memahami-sistem-pembuktian-pidana
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 4 sistem pembuktian pidana. Yuk simak penjelasannya! Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu: 1. Sistem Pembuktian Pidana Convicti...
Opini
• 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.