Literasi Hukum - Di dunia bisnis, tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Sebuah investasi yang pada awalnya diproyeksikan akan menghasilkan keuntungan besar dapat berakhir dengan kerugian akibat perubahan kondisi pasar, krisis ekonomi, atau faktor lain yang berada di luar kendali pengambilan keputusan. Karena itu, hukum perusahaan mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR), yaitu doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi ketika mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian.

Prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menciptkan ruang bagi para pengelola perusahaan agar dapat mengambil keputusan secara profesional tanpa dibayangi ketakutan akan tuntutan hukum setiap kali terjadi kegagalan bisnis. Dalam praktiknya, keberanian mengambil risiko sering kali menjadi faktor penting dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, para direksi akan cenderung memilih langkah yang aman dan menghindari inovasi, meskipun peluang yang ada sebenarnya dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan.

Di Indonesia, prinsip Business Judgment Rule telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui ketentuan tersebut, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi prinsip itikad baik, kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika prinsip ini diterapkan dalam perusahaan yang mengelola kekayaan negara. Di sinilah perdebatan mengenai Business Judgment Rule kembali mengemuka, terutama setelah pemerintah mendorong pengelolaan investasi negara yang lebih agresif melalui berbagai instrument dan lembaga investasi strategi, termasuk Danantara.

Risiko Bisnis dan Kepentingan Publik

Dalam perusahaan swasta, kerugian akibat keputusan bisnis pada umumnya menjadi tanggung jawab para pemegang saham sebagai pihak yang menanamkan modal. Mereka memahami bahwa keuntungan dan kerugian merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis. Situasinya berbeda ketika modal yang digunakan berasal dari negara. Uang yang dikelola oleh BUMN atau lembaga investasi negara pada dasarnya bersumber dari kekayaan negara yang memiliki dimensi kepentingan publik. Kerugian yang terjadi tidak hanya berdampak pada laporan keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, publik memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mengetahui bagaimana sebuah keputusan investasi diambil, siapa yang mengambil keputusan, serta sejauh mana risiko telah diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu, tuntutan akuntabilitas terhadap pengelolaan kekayaan negara secara alami akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Di sisi lain, apabila setiap kerugian investasi langsung dipandang sebagai bentuk kesalahan atau bahkan pelanggaran hukum, para pengambil keputusan akan menghadapi dilema yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi pada saat yang sama dibayangi kekhawatiran akan konsekuensi hukum jika keputusan yang diambil tidak berjalan sesuai rencana.