Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
...imur 4. Saksi Pemohon, Sofyan, menyampaikan bahwa di Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat terdapat perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil, di mana terjadi penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Ada perbedaan C-Hasil...
...II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan bahwa penyusunan 15 RUU dilakukan secara terbatas dan terfokus pada substansi yang telah disepakati bersama pemerintah. Ia menyebut proses penyusunan juga melalui tahapan partisipasi publik berm...
Krisis harmonisasi regulasi desa membebani pemerintah desa, terutama setelah perubahan PP 16/2026 dan Permendesa 13/2025.
Bedah tuntas 13 pasal cacat dalam draft Permendagri tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa. Simak analisis hukum selengkapnya di sini!
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Kelebihan kapasitas lapas terus berulang karena hukum pidana kita terlalu mengandalkan penjara. Pembenahan harus menyentuh hulu, bukan hanya gedungnya.
...hukum adat. Artikel ini juga mengevaluasi implikasi yuridis dan sosial dari pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Pendahuluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang telah me...
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Literasi Hukum - Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini banyak bekerja di ruang domestik dengan relasi kerja yang personal, tertutup, dan sering kali...
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2025 tentang PENETAPAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA TAJAU MADA KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 137 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENY...
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Penetapan pengesahan anak Penetapan pengadilan atau pejabat berwenang yang menegaskan status atau akibat hukum terkait pengesahan anak. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Penetapan pengesahan anak: Penetapan digunakan ketika hukum mensyaratkan...
Penetapan pengesahan perkawinan Penetapan pengadilan atau pejabat berwenang yang menegaskan status atau akibat hukum terkait pengesahan perkawinan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Penetapan pengesahan perkawinan: Penetapan digunakan ketika...
