Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
17,585
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
17,585
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 1–20 dari 17,585 dokumen.
Halaman 1 dari 880
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 1 Tahun 2026
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf A...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2026
Tempat
Semarang
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 2 Tahun 2026
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2026
Tempat
Semarang
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 3 Tahun 2026
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2026
Tempat
Semarang
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 4 Tahun 2026
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Cabang Dinas
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Cabang Dinas
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2026
Tempat
Semarang
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2026
Penyesuaian Pidana
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2026
Tempat
Jakarta
Surat Edaran (SE) Mendagri
No. 100.3/4179/SJ Tahun 2025
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Instansi
Indonesia, Kementerian Dalam Negeri
Status hukum
Berlaku
Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.3/4179/SJ Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Identitas hukum
No. 100.3/4179/SJ • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 2025
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2025
Tempat
Sukabumi
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 16 Tahun 2025
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Instansi
Indonesia, Kabupaten Rembang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 2025
Tempat
Rembang
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 44 Tahun 2025
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Instansi
Indonesia, Kabupaten Siak
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Identitas hukum
No. 44 • Tahun 2025
Tempat
Siak Sri Indrapura
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 2025
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025
Instansi
Indonesia, Kabupaten Agam
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2025
Tempat
Lubuk Basung
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 38 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025
Instansi
Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 2025
Tempat
Pontianak
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Instansi
Indonesia, Kota Solok
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2025
Tempat
Solok
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 2025
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Kabupaten Banyumas
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2025
Tempat
Purwokerto
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Gubernur (Pergub)
No. 21 Tahun 2025
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Instansi
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Status hukum
Berlaku
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta • Jakarta
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 2 Tahun 2025
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dibidang Investasi, Hlilirisasi, dan Penanaman Modal
Instansi
Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Status hukum
Berlaku
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dibidang Investasi, Hlilirisasi, dan Penanaman Modal
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2025
Tanggal
31 Jul 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 27 Tahun 2025
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Kabupaten Banyumas
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 2025
Tempat
Purwokerto
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 25 Tahun 2025
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Kabupaten Tabalong
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 2025
Tempat
Tanjung
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 2025
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Kabupaten Tabalong
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2025
Tempat
Tanjung
Tanggal
31 Jul 2026
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. 2 Tahun 2025
Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Status hukum
Berlaku
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia • Jakarta
Peraturan Bupati (Perbup)
No. 35 Tahun 2025
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 35 • Tahun 2025
Tempat
Pangkalan Bun
Tanggal
31 Jul 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat • Pangkalan Bun