Uji UU APBN 2026 di MK, Tata Kelola Anggaran MBG Kembali Disorot
Sidang uji UU APBN 2026 di MK kembali menyoroti penempatan anggaran MBG dalam pos pendidikan dan tata kelola program.
Pencarian
“Putusan MK No. 43/PUU-IX/2011”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
PHK Bukan Langkah Pertama: Prosedur, Alasan Sah, dan Hak Pekerja Pasca Putusan MK
...an dan perundingan. Simak prosedur PHK, alasan yang dibenarkan, hak pekerja, serta dampak Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 terhadap mekanisme PHK.
Opini 40
Lihat semua di OpiniPersoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
...i satu sisi, PP 54/2017 melarang penggunaan bahasa asing. Di sisi lain, UU 40/2007 dan PP 43/2011 memberikan keleluasaan untuk menggunakan bahasa apa pun. Artikel ini juga mengkritisi Perpres 63/2019 yang dianggap bertentangan dengan peratu...
Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
...mbahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
...gnas dalam waktu cepat, yang menjadi objek uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXII/2024 Pada tanggal 3 Januari 2025 lalu, Putusan MK Nomor 165/PUU-XXII/2024[1][2] menyatakan menolak guga...
Editorial 3
Bantuan Hukum bagi Warga Tak Mampu Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
...u janji paling mendasar dari sebuah negara hukum. UUD 1945 menjaminnya, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menerjemahkannya menjadi kewajiban negara untuk menanggung biaya pendampingan hukum bagi warga yang tidak ma...
Kasus Dana Syariah Indonesia dan Ujian Pemulihan Korban
...nang secara moral tetapi kalah secara ekonomi. Pelaku dihukum, tetapi dana tidak kembali. Putusan pidana dibacakan, tetapi keluarga korban tetap menanggung cicilan, kehilangan tabungan, atau hancurnya rencana hidup. Negara tidak boleh membi...
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas adalah Hak, Bukan Belas Kasihan
...ilitas. Negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun hampir satu dekade setelah undang-undang...
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
...dusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
...keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanTindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGG...
Putusan MK 17
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 63/PUU-IX/2011
...kamah Konstitusi; Tonny Tesar; Frans Sanadi; Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya; Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011; mutatis mutandis; sifat final putusan Mahkamah
Putusan MK No. 69/PUU-IX/2011
...g Undang Nomor 24 Tahun 2003; Mahkamah Konstitusi; dr. Salim Alkatiri; Pasal 10 ayat (1); Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-IX/2011; konstitusionalitas materi UUD 1...
Putusan MK No. 48/PUU-IX/2011
Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon : Fauzan Kuasa Pemohon : Muhammad Zainal Arifin,...
Kamus Hukum 7
Lihat semua di Kamus HukumPutusan Mk
Putusan Mk Putusan Mk adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat putusan mk melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Minuta Putusan
Minuta Putusan Minuta Putusan adalah istilah prosedural terkait minuta putusan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, minuta putusan memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene Indonesisch...
Pembacaan Putusan
Pembacaan Putusan Pembacaan Putusan adalah istilah prosedural terkait pembacaan putusan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, pembacaan putusan memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene...
Tryout 1
UTS/UAS HTN & HAN (Paket 1)
Analisis Putusan MK dan sengketa kewenangan lembaga negara (HTN) serta konsep kewenangan dan AUPB (HAN). Paket 1 dari 3 (40 soal).
