Lewati ke konten utama
Pencarian

“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 40

Lihat semua di Berita
Berita 15 May 2024 news.literasihukum.com/kpu-minta-mk-tolak-gugatan-pdi-p

KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 19 Mar 2024 news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini
Opini 27 May 2024 literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

Literasi Hukum - Sistem Noken adalah sebuah mekanisme pemilihan umum yang unik dan kontroversial yang digunakan di beberapa daerah di Papua, Indonesia. Sistem ini mendapatkan perhatian karena cara pelaksanaannya yang berbeda dari metode pem...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Opini 27 Feb 2023 literasihukum.com/penguatan-kppu

KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya

...ena dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal model pembuktian seperti itu; Perlunya perubahan mengenai pengertian subjek hukum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena undang-unda

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum 40

Lihat semua di Materi Hukum

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025 05 Sep 2025 literasihukum.com/public/peraturan/332350/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P...

Kamus Hukum 40

Lihat semua di Kamus Hukum
Kamus Hukum literasihukum.com/public/kamus-hukum/1641/keberatan-pajak-nomor-pokok-wajib-pajak

Keberatan pajak nomor pokok wajib pajak

...ak nomor pokok wajib pajak: Keberatan diajukan dalam tenggat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Sumber: Terminologi perpajakan Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal...

Kamus Hukum literasihukum.com/public/kamus-hukum/1824/pajak-nomor-pokok-wajib-pajak

Pajak nomor pokok wajib pajak

Pajak nomor pokok wajib pajak Istilah perpajakan yang berkaitan dengan nomor pokok wajib pajak serta akibat hukumnya. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Pajak nomor pokok wajib pajak: Istilah ini dipakai untuk menilai subjek, objek, tarif, admin...

Kamus Hukum literasihukum.com/public/kamus-hukum/2872/sengketa-pajak-nomor-pokok-wajib-pajak

Sengketa pajak nomor pokok wajib pajak

Sengketa pajak nomor pokok wajib pajak Perselisihan hukum antara wajib pajak dan otoritas berkaitan dengan pajak nomor pokok wajib pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Sengketa pajak nomor pokok wajib pajak: Sengketa pajak biasanya berkaita...

Butuh Bantuan?