Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,521–18,540 dari 18,835 dokumen.
Halaman 927 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1956
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Sep 1956
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Sep 1956
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1956
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penuka...
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1956
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1956
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 112 Tahun 1956
Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 Tahun 1956 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
Identitas hukum
No. 112 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Apr 1956
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1956
Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1956
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1956
Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1956
Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1956
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1956
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1956
Pembelanjaan Pensiun
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1956
Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1956
Tempat
Jakarta