Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,581–18,600 dari 18,835 dokumen.
Halaman 930 dari 942
Undang-undang Darurat
No. 8 Tahun 1955
Tindak Pidana Imigrasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 9 Tahun 1955
Kependudukan Orang Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 16 Tahun 1955
Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 19 Tahun 1955
Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 20 Tahun 1955
Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1955
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1954
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1954
Undian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undan...
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1954
Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Jul 2026
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 150 Tahun 1954
Pembentukan Panitia Negara Rencana Undang-Undang Perbendaharaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 1954 tentang Pembentukan Panitia Negara Rencana Undang-Undang Perbendaharaan
Identitas hukum
No. 150 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 8 Tahun 1954
Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 39 Tahun 1954
Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 39 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 40 Tahun 1954
Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 40 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 41 Tahun 1954
Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 42 Tahun 1954
Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Angg...
Identitas hukum
No. 42 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 43 Tahun 1954
Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 43 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 44 Tahun 1954
Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perkonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perkonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 44 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 47 Tahun 1954
Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 47 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954
Undang-undang (UU)
No. 48 Tahun 1954
Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 48 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Nov 1954