Lewati ke konten utama
← Kembali ke daftar
JDIH LHIDatabase Peraturan
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun

Jenis dokumen
Undang-undang (UU)
Klasifikasi utama peraturan yang sedang Anda buka.
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Instansi, lokasi, atau konteks wilayah yang relevan dengan peraturan ini.
Nomor / Tahun
11 / 1956
Identitas ringkas yang paling sering dipakai saat sitasi atau penelusuran.
Status
Berlaku
Status dokumen atau status regulasi yang tersimpan di basis data lokal.

Instansi dan jurisdiksi

Otoritas penerbit, lembaga terkait, dan konteks wilayah yang paling relevan dengan peraturan ini.

Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta

Ringkasan dokumen

Gambaran cepat isi atau konteks utama dokumen.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun

Status regulasi

Catatan status yang tersedia pada sumber data saat ini.

Berlaku

Cari dalam dokumen ini

Isi PDF belum tersedia di indeks pencarian.

File dan unduhan

PDF
Unduh PDF

Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.

Database Peraturan

Metadata lengkap

Pokok materi yang diringkas dari metadata dokumen.

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun
T E U Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor 11
Bentuk Undang-undang (UU)
Bentuk Singkat UU
Tahun 1956
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 19 Maret 1956
Tanggal Pengundangan 26 Maret 1956
Tanggal Berlaku 01 Januari 1951
Sumber LN.1956/NO.23, LL SETNEG : 11 HLM.
Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Status Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Pemerintah Pusat
Database Peraturan

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi
Workspace Riset

Riset Dokumen Ini

Simpan dokumen ini, lanjutkan pencarian istilah, atau buka workspace riset pribadi.

Simpan ke Riset Riset topik
Database Peraturan

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1956 — Pembelanjaan Pensiun
Referensi singkat
Undang-undang (UU) No. 11 1956

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Peraturan

Instansi / wilayah

ID basis data 51094
Ketersediaan file Tersedia
Sumber Resmi
Database Peraturan

Peraturan serupa

Undang-undang (UU) • 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengemba... Indonesia, Pemerintah Pusat • 17 Jun 2026 Undang-undang (UU) • 2026 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang K... Indonesia, Pemerintah Pusat • 17 Jun 2026 Undang-undang (UU) • 2026 Pelindungan Saksi dan Korban Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban Indonesia, Pemerintah Pusat Undang-undang (UU) • 2026 Penyesuaian Pidana Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Indonesia, Pemerintah Pusat
Inteligensi hukum

Lanjutkan riset hukum dari satu pusat pengetahuan

Bergerak dari berita dan analisis menuju bahan primer, referensi, dan perangkat praktis tanpa kehilangan konteks.

Buka mode intel →
Basis data
Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →
Yurisprudensi
Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →
Referensi
Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →
Utilitas
Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →
Butuh Bantuan?