Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.
Articles from every column — news, opinion, primers, editorial, and public space — that touch on this topic.
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat p...
TNI dan aktivis Ferry Irwandi sepakat berdamai, menghentikan proses hukum dugaan pencemaran nama baik setelah menuai kritik dari pengamat militer
Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.
Advokat Subhan Palal menggugat Gibran Rakabuming Raka atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan ijazah luar negerinya sebagai syarat cawapres
LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Sidang perdana permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus pencemaran nama baik, Silfester Matutina, terp...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Pengesahan ini dil...
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar tahap tes objektif dan pembuatan makalah bagi 3...