Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi
Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.
Latest articles from news, opinion, editorial, legal materials, and public space in one chronological stream.
Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.
Empat pegawai KPK gadungan diringkus Polda Metro Jaya usai tepergok memeras Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni senilai Rp300 juta dengan modus dana operasional...
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 15 orang lainnya. Sejumlah uang tunai turut disita.
Polda Metro Jaya dan Polda Jateng membongkar sebuah gudang di kawasan Mijen, Kota Semarang, yang beroperasi sebagai pabrik narkoba. Tiga orang diamankan.
Polisi telah menangkap 12 anggota kelompok bermotor yang diduga terlibat dalam aksi pembacokan dan begal terhadap seorang pengendara di Cimahi. Korban mengalami luka...
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitun...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, telah menyelesaikan masa tugasnya selama 15 tahun sebagai hakim konstitusi. Ia menyampaikan suka duka yang dialaminya...
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih a...
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Kepolisian tengah menyelidiki laporan penemuan stoples berisi air keras dan tiga jari manusia di sebuah kebun di Samarinda, Kalimantan Timur.
Andrie Yunus, yang menjadi korban kekerasan, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.