Lewati ke konten utama
Cari berita, peraturan, atau topik hukum
Berlangganan Kirim Artikel
Pencarian

“Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Da...”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 40

Lihat semua di Berita
Berita 22 Jun 2026 news.literasihukum.com/anak-eks-bupati-sleman-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-pariwisata-2020

Anak Eks Bupati Sleman Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020

...tama untuk penanganan dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020. Penyaluran dana ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.07/2020, serta petunjuk teknis yang dikelua...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 23 Jun 2026 news.literasihukum.com/munas-nu-desak-transparansi-pengelolaan-keuangan-haji-usul-revisi-uu

Munas NU Desak Transparansi Pengelolaan Keuangan Haji, Usul Revisi UU

...haji. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan berlandaskan prinsip keadilan bagi seluruh jemaah haji. Gus Ghofur, sapaan akrab Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah, mene...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini
Opini 27 Jun 2026 literasihukum.com/dua-rezim-regulasi-desa

Dua Rezim Regulasi Desa: Krisis Harmonisasi Kemendagri dan Kemendes

Literasi Hukum - Krisis harmonisasi regulasi desa menunjukkan bahwa persoalan tata kelola desa bukan hanya terletak pada banyaknya aturan, melainkan pada ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Kemendagri dan Kemendes. Ketika dua rezim p...

Oleh Imam Sahroni Darmawan
Opini 24 Jun 2026 literasihukum.com/13-pasal-cacat-draft-permendagri-desa

13 Pasal Cacat di Draft Permendagri Kepala & Perangkat Desa

...a internal yang saling menabrak antara satu pasal dengan pasal lain. Ada ketentuan yang secara langsung bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada norma yang ujungnya menggantung dengan tanda tanya harfiah. Dan ada satu klausul dal...

Oleh Imam Sahroni Darmawan

Editorial 1

Editorial 28 Jun 2026 literasihukum.com/kasus-dana-syariah-indonesia-dan-ujian-pemulihan-korban

Kasus Dana Syariah Indonesia dan Ujian Pemulihan Korban

...tidak boleh dibaca semata sebagai perkara pidana ekonomi biasa. Ia adalah ujian terhadap cara negara melindungi warga ketika kepercayaan pada produk keuangan berubah menjadi kerugian massal. Dalam perkara seperti ini, penangkapan tersangka...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum 39

Lihat semua di Materi Hukum
Materi Hukum 11 Jul 2025 literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

...kokoh di pusat operasi bisnis modern di Indonesia. Dari chatbot yang melayani pelanggan secara instan, sistem analisis prediktif yang mengoptimalkan rantai pasok, hingga algoritma yang mempersonalisasi pengalaman pengguna, AI bukan lagi seb...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Materi Hukum 09 Mar 2026 literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

Literasi Hukum - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mencabut KUHAP 1981, t...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Materi Hukum 01 Jul 2024 literasihukum.com/persoalan-hak-ulayat-desa-pakel

Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik dan Perjuangan Warga

...lah memperjuangkan tanah ulayatnya hingga saat ini. Sejarah Konflik Tanah Pakel Menurut catatan Walhi, riwayat klaim warga atas tanah di Desa Pakel bermula sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda, melalui Bupati Banyuwang...

Oleh Muhammad Fatkhul Fikri

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2019 literasihukum.com/peraturan/329096/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-setiap-kelurahan-serta-prioritas-penggunaan-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-untuk-kelurahan-di-kabupaten-maros-tahun-anggaran-2019

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2025 literasihukum.com/peraturan/333404/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-94-tahun-2024-tentang-tata-cara-penganggaran-panyaluran-penggunaan-dan-pertanggungjawaban-alokasi-dana-desa-tahun-2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tata Cara penganggaran, Panyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2025

...r Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tata Cara penganggaran, Panyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2025

Kamus Hukum 1

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/937/perjanjian-distribusi

Perjanjian distribusi

...jian distribusi Perjanjian distribusi adalah perikatan antara para pihak untuk perjanjian penyaluran barang/jasa dalam wilayah tertentu. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian distribusi untuk mengatur hak dan...

Butuh Bantuan?