Menampilkan 1–10 dari 199 hasil
· ~222ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 29 Apr 2026
Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian: Kapan Jatuh ke Ibu dan Kapan Bisa Beralih ke Ayah?
literasihukum.com/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-ibu-ayah
Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.
Opini
• 01 Feb 2024
Perkawinan Beda Agama, Apakah Masih Diperbolehkan?
literasihukum.com/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum
Pascareformasi, saya pikir lembaga kehakiman merupakan instansi yang paling jarang memiliki isu internal dalam rangka independensi keputusan. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian singka...
Opini
• 30 Mar 2024
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda
…membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Opini
• 03 Jan 2025
Masihkah Relevan Dikotomi Sistem Hukum?
literasihukum.com/masihkah-relevan-dikotomi-sistem-hukum
Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Dikotomi itu sendiri bahkan sudah tidak relevan dengan dinamika...
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini
• 15 Feb 2024
Memahami Somasi dan Hubungannya dengan Wanprestasi
literasihukum.com/somasi-dan-hubungannya-dengan-wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai penjelasan singkat mengenai somasi dan penggunaannya dalam praktek.
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Opini
• 18 Oct 2023
Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden
literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2017
• 09 Nov 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
literasihukum.com/peraturan/6718/perubahan-atas-peraturan-bupati-landak-nomor-5-tahun-2017-tentang-tata-cara-pembagian-dan-penetapan-besaran-dana-desa-setiap-desa-di-kabupaten-landak-dan-pedoman-teknis-penggunaan-dana-desa-tahun-anggaran-2017
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 38 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2017
• 14 Nov 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
literasihukum.com/peraturan/6721/perubahan-atas-peraturan-bupati-landak-nomor-5-tahun-2017-tentang-tata-cara-pembagian-dan-penetapan-besaran-dana-desa-setiap-desa-di-kabupaten-landak-dan-pedoman-teknis-penggunaan-dana-desa-tahun-anggaran-2017
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 41 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK DAN PEDOMAN TEKNIS…