Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 15 Sep 2025

RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi

literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-harapan-baru-melawan-korupsi

RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 31 Jul 2025

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

literasihukum.com/masuk-prolegnas-sejak-2004-bagaimana-nasib-ruu-pprt

Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

…ni membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...