Opini • 21 May 2024

Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara

literasihukum.com/telaah-kegentingan-memaksa-dalam-uu-cipta-kerja

Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 24 Apr 2024

Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Peraturan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme · No. 3 · Tahun 2021 • 12 Apr 2021

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

literasihukum.com/peraturan/14332/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-peraturan-kepala-badan-di-lingkungan-badan-nasional-penanggulangan-terorisme

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme · No. 3 · Tahun 2025

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/3797/rencana-strategis-badan-nasional-penanggulangan-terorisme-tahun-2025-2029

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2002

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

literasihukum.com/peraturan/15857/pemberantasan-tindak-pidana-terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2002

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

literasihukum.com/peraturan/15856/pemberlakuan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-pada-peristiwa-peledakan-bom-di-bali-tanggal-12-oktober-2002

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Pe…

Opini • 28 Oct 2025

Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?

literasihukum.com/asas-retroaktif-kasus-bom-bali-uu-terorisme

Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana...

Materi Hukum • 04 May 2024

Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

literasihukum.com/model-pengujian-konstitusional-asing-diadopsi

Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2018 • 21 Jun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15560/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-menjadi-undang-undang

…Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang