Pencarian

“Pencabutan Hak Politik Koruptor”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 39

Lihat semua di Berita
Berita 15 Jan 2025 news.literasihukum.com/andika-hendi-resmi-cabut-gugatan-sengketa-pilgub-jateng-di-mk-ini-kronologinya

Andika-Hendi Resmi Cabut Gugatan Sengketa Pilgub Jateng di MK, Ini Kronologinya

…isihan hasil Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 13 Januari 2025. Pencabutan ini dikonfirmasi langsung oleh Hendrar Prihadi. “Iya, kami cabut gugatan ke MK,” kata Hendi, Senin, 13 Januari 2025. Sebelumnya, pasangan y…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 24 Dec 2024 news.literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

…an. Kritik terhadap Rencana Amnesti Namun, wacana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. La Ode M Syarif, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa pemberian amnesti bagi koruptor sangat berbahaya dan tid…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini
Opini 04 Jan 2025 literasihukum.com/dilematis-pengampunan-terhadap-koruptor

Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor

Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hu...

Oleh Nazhif Ali Murtadho, S.H.
Opini 27 Jan 2024 literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum 40

Lihat semua di Materi Hukum
Materi Hukum 05 May 2026 literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 9 · Tahun 2024 literasihukum.com/peraturan/327252/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-12-tahun-2013-tentang-petunjuk-pelaksanaan-analisis-jabatan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 8 · Tahun 2024 literasihukum.com/peraturan/327250/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-5-tahun-2013-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 15 Jun 2026 literasihukum.com/peraturan/264627/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…

Kamus Hukum 40

Lihat semua di Kamus Hukum
Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/865/pencabutan-izin

Pencabutan izin

Pencabutan izin Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan pencabutan izin. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pencabutan izin: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur, dan akibat admini…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2203/pengawasan-pencabutan-izin

Pengawasan pencabutan izin

Pengawasan pencabutan izin Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan pencabutan izin. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan pencabutan izin: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindaka…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2918/sengketa-pencabutan-izin

Sengketa pencabutan izin

Sengketa pencabutan izin Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait pencabutan izin. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa pencabutan izin: Sengketa administratif biasanya menguji…

Tryout 1

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.