Menampilkan 81–90 dari 200 hasil
· ~106ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1983
• 11 Sep 1983
PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1954/perubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-6-tahun-1979-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayahdaerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1983 tentang PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAER…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1984
• 22 Jun 1984
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1951/merubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-1-tahun-1978-tentang-pemungutan-biaya-pelayanan-kesehatan-yang-dilakukan-oleh-instalasi-kesehatan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1984 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH I…
Berita
• 31 Mar 2023
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
literasihukum.com/honorer-tidak-terima-thr-2023
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
Berita
• 07 Apr 2023
Bupati Kepulauan Meranti Ditangkap KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Safari Politik
literasihukum.com/bupati-kepulauan-meranti-ditangkap-kpk
Berita terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Opini
• 27 May 2024
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.
Berita
• 15 May 2024
Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU
literasihukum.com/status-erick-hendrawan-septian-putra
Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra
Opini
• 09 May 2023
Kepentingan Pribadi vs. Kewenangan Hukum: Apakah Boleh Menutup Jalan untuk Acara Pernikahan?
literasihukum.com/menutup-jalan-untuk-acara-pernikahan
Apakah Anda bingung apakah boleh menutup jalan untuk acara pernikahan atau kepentingan pribadi lainnya? Simak penjelasan mengenai dasar hukum dan persyaratan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pr...
Opini
• 03 Nov 2024
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
literasihukum.com/pilkada-core-kualitas-kandidat-pemimpin-daerah
…omena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Berita
• 14 Mar 2023
Hari ini Mahkamah Konstitusi Gelar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK
literasihukum.com/ketua-dan-wakil-mahkamah-konstitusi
Literasi Hukum - Rabu, 15 Maret 2023, Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat pleno hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua. Pemilihan akan dilakukan dalam dua tahap yang akan dimulai pada pukul 11...
Opini
• 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Pasang Iklan