Menampilkan 81–90 dari 106 hasil
· ~55ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 28 Feb 2024
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi
Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Opini
• 02 Jan 2025
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Opini
• 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Opini
• 08 May 2026
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
literasihukum.com/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Berita
• 27 Mar 2024
Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi
news.literasihukum.com/gugatan-ganjar-mahfud-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...
Berita
• 25 Jul 2025
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk
…ma surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...
Opini
• 28 Jul 2025
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
literasihukum.com/vonis-hasto-kasus-harun-masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hukuman harus proporsional dengan dampak kejahatan, terutama k...