Rekonstruksi Hukum Pidana Siber Indonesia di Era AI dan Deepfake
Artikel ini mengkritisi kekosongan regulasi AI pada UU ITE dan KUHP 2026, serta mengusulkan persona hukum semi-otonom untuk menutup gap deepfake di Indonesia.
Pencarian
“Transparansi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi
Putusan MK No. 57/PUU-VIII/2010
…at Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA);Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA);Perkumpulan Inisiatif;Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M);Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil…
Putusan MK No. 60/PUU-IX/2011
…Untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA) 3. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 4. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) 5. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 6. Trad…
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
…a. Dengan kewenangannya untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi, DKPP memastikan transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu. Artikel ini mengulas fungsi, wewenang, serta implikasi putusan DKPP dalam konteks kasus…
Grafik Sirekap Dihentikan: Jubir Timnas Anies-Muhaimin Kritik KPU, Masyarakat Bingung
…tentik perolehan suara. Dia menegaskan bahwa fungsi utama Sirekap adalah untuk memberikan transparansi terhadap hasil Pemilu di setiap TPS di seluruh Indonesia. Keputusan ini juga berdampak pada polemik terkait peningkatan suara Partai Soli…
Putusan MK No. 58/PUU-X/2012
…5 1. Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS); 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M); dkk. Ditolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Tahun…
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
…ngaturan keputusan dalam tata usaha negara dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menetapkan persyarata…
KPK Telusuri Travel Penerima Kuota Haji Tambahan, Soroti Pembagian Tak Merata
…rpotensi menjadi sumber keuntungan besar bagi penyelenggara. Ade juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam pembagian kuota tambahan. Idealnya, Kementerian Agama membagikan secara merata kepada seluruh penyelenggara perjalanan h…
Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013
…a Tahun 1945 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); 3. Indonesia Budget Center (IBC); 4. Indonesia Corruption Watch (ICW); 5. Feri Amsari, S.H., M.H; 6. Hifdzil Alim, S.H.…
