Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 02 Jul 2025

Uji Formil UU TNI: Gugatan Warga Negara dan Masa Depan Demokrasi

literasihukum.com/uji-formil-uu-tni-gugatan-warga-negara-dan-masa-depan-demokrasi

Gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Materi Hukum • 27 Jul 2025

Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics

literasihukum.com/sistem-presidensialisme-dalam-panduan-environmental-ethics

Kekuasaan yang tidak terikat pada batas etik ekologis, pada akhirnya, akan menjadi kekuasaan yang destruktif.

Opini • 06 Aug 2025

Menertawakan Vonis Pemberat Tom Lembong : Pro Ekonomi Kapitalis dan Kontra Ekonomi Pancasila

literasihukum.com/menertawakan-vonis-pemberat-tom-lembong-pro-ekonomi-kapitalis-dan-kontra-ekonomi-pancasila

Membahas terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong dan implikasinya terhadap politisasi hukum di Indonesia.

Materi Hukum • 16 Feb 2026

Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru

Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Jika Tertipu Jual Beli Online: Pelaku Bisa Dipidana Berapa Menurut KUHP Baru (UU 1/2023)?

literasihukum.com/jika-tertipu-jual-beli-online-pelaku-bisa-dipidana-berapa-menurut-kuhp-baru-uu-12023

Tertipu jual beli online? Pahami jerat pidana pelaku menurut KUHP Baru (UU 1/2023): pasal penipuan, ancaman hukuman, pembuktian, & langkah hukum.

Opini • 01 Jan 2026

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

literasihukum.com/saat-negara-boleh-salah-tanpa-merasa-bersalah

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.

Opini • 03 Dec 2025

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto

literasihukum.com/kasus-hermawan-susanto-makar

Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.