Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 246 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13869/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kuningan

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2013 • 29 Jul 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8399/pelimpahan-kewenangan-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-oleh-bupati-kepada-camat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Opini • 27 Feb 2023

KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya

literasihukum.com/penguatan-kppu

Literasi Hukum - Pernahkah kamu mendengar lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi penguatan status kelembagaan KPPU. Dalam ketentuan Pasal 30 sampa...

Opini • 18 Oct 2023

Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden

literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...

Opini • 24 Apr 2024

Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Opini • 01 Apr 2023

Paradoks Independensi Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/paradoks-independensi-kekuasaan-kehakiman

…ehakiman yang ditulis oleh ditulis oleh Fajar Laksono Suroso yang telah terbit di Majalah Konstitusi Literasi Hukum - Kelindan seimbang hukum dan demokr...

Opini • 02 May 2025

Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini

literasihukum.com/akselerasi-artificial-intelligence-dan-tantangan-mahkamah-konstitusi-hari-ini

…eknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi

Opini • 18 Feb 2023

Perbandingan Konstitusi dan Kelembagaan antara Indonesia dengan Rusia berdasarkan Sistem dan Mekanisme Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/konstitusi-indonesia-dan-rusia

Literasi Hukum - Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dan mutlak ada dalam suatu negara. Gagasan konstitusionalisme berupa pe...

Opini • 22 Feb 2024

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi

literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah

Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...