Opini • 18 Oct 2023

Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden

literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

…akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

…aerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Opini • 22 Apr 2026

Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025

literasihukum.com/daluwarsa-phi-pasca-putusan-mk-132-puu-xxiii-2025

Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.

Materi Hukum • 24 Apr 2024

Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

literasihukum.com/makna-dissenting-opinion-perkara-phpu-pilpres

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Materi Hukum • 05 Feb 2024

Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan

literasihukum.com/peradilan-untuk-konflik-pertanahan

Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.